EVALUASI AKUNTANBILITAS DAN FLEKSIBILITAS DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)

PUJI LESTARI, PRATIWI (2021) EVALUASI AKUNTANBILITAS DAN FLEKSIBILITAS DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.

Preview	Text COVER.pdf Download (731kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (209kB) | Preview

Abstract

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan pemerintah desa yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan untuk desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan penyaluran pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Fleksibilitas didefinisikan sebagai kemampuan dari sendi dan otot, serta tali sendi di sekitarnya untuk bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang gerak maksimal yang diharapkan. Dalam pengelolaan pembangunan desa pemerintah harus bersifat fleksibilitas dalam menentukan kebijakan. Fleksibilitas yang dimaksud adalah pemerintahan desa harus menyesuaikan pembangunan dengan kondisi masyarakat desa.

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Additional Information:	076/AKUNTANSI/2021
Uncontrolled Keywords:	Akuntanbilitas; Fleksibilitas; Dana Desa
Subjects:	600 Ilmu Terapan > Akuntansi
Depositing User:	M Derie Santana
Date Deposited:	11 Feb 2022 02:26
Last Modified:	11 Feb 2022 02:26
URI:	http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/1106

Actions (login required)

View Item