SUHENDRO, ARBI TIO (2024) PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
|
Text
1. COVER.pdf Download (546kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak 2024.pdf Download (30kB) | Preview |
|
|
Text
2. BAB I.pdf Download (127kB) | Preview |
|
|
Text
4. BAB III.pdf Download (41kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB V.pdf Download (31kB) | Preview |
|
|
Text
7. DAFTAR LITELATURE.pdf Download (56kB) | Preview |
Abstract
Kasus tindak pidana kekerasan seksual semakin marak terjadi di dalam masyarakat kita, khususnya terhadap anak. Fenomena ini sudah begitu meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga perlu perhatian dan penangan yang serius dari semua pihak, utamanya negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan mendapatkan restitusi. Penelitian sejalan dengan penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di kabupaten Lampung Timur dan apa faktor penghambat dalam pelaksaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis empiris. penelitian ini mermerlukan sumber data sekunder dan primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian adalah Pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Lampung Timur sudah sesuai berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kendala atau faktor penghambat yaitu faktor Aturan Hukum, faktor Penegak Hukum, faktor Birokrasi, faktor ekonomi, faktor Sosiologis dan faktor Pendidikan. Kemudian masih sangat minim pengetahuan mengenai seks education dan aturan pengajuan permohonan restitusi. Sehingga para anak korban dan keluarga korban minim pengetahuan mengenai permohonan pengajuan restitusi. Saran penulis perlu adanya perbaikan tentang tata cara pengajuan permohonan restitusi pada PP No. 43 Tahun 2017 dan pelatihan khusus seperti diklat dan bimbingan teknis terkait pemberian restitusi bagi Penyidik dan Penuntut Umum kemudian Perlu adanya Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada tiap pengadilan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | 05/S1 Ilmu Hukum/2024 |
| Uncontrolled Keywords: | Restitusi, Anak Korban, Kekerasan Seksual. |
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > Ilmu Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | isna isna isna |
| Date Deposited: | 18 Feb 2025 07:39 |
| Last Modified: | 18 Feb 2025 07:39 |
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/3387 |
Actions (login required)
 |
View Item |
