PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM PAYLATER

WULANDARI, AYU (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM PAYLATER. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.

[img]
Preview
Text
COVER SKRIPSI AYU WULANDARI NPM 20810101.pdf

Download (636kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak 2024.pdf

Download (18kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I SKRIPSI AYU WULANDARI NPM 20810101.pdf

Download (130kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III SKRIPSI AYU WULANDARI NPM 20810101.pdf

Download (42kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V SKRIPSI AYU WULANDARI NPM 20810101.pdf

Download (18kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR LITERARTUR SKRIPSI AYU WULANDARI NPM 20810101.pdf

Download (53kB) | Preview

Abstract

Perkembangan internet digunakan transaksi elektronik untuk mengembangkan industri keuangan, salah satunya fitur paylater (beli sekarang bayar nanti Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami kerugian pada transaksi elektronik dengan sistem paylater. 2. Bagaimana pengaturan sistem paylater berdasarkan prespektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016. Jenis Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, dokumen dan jurnal terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini ditafsirkan bahwa : 1. Perlindungan hukum bagi kreditur fitur paylater dilakukan secara Nonlitigasi dan Litigasi. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 mengatur tentang pendaftaran, larangan penyelenggara dan memberikan pengawasan jalannya fintech. Saran penulis dalam penelitian ini : 1. Bagi debitur atau pengguna hendaknya menggunakan fitur paylater lebih bijak agar tidak melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur dalam fitur paylater. 2. Pengaturan OJK diharapkan menambahkan aturan mengenai pihak penyelenggara, melihat kerugian dialami pihak penyelenggara yang miningkat, sehingga penyelenggara berhak mendapatkan perlindungan.

Item Type: Thesis (Skripsi (S1))
Additional Information: 13/S1 Ilmu Hukum/2024
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Sistem Paylater, Pengaturan OJK
Subjects: 300 Ilmu Sosial > Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: isna isna isna
Date Deposited: 18 Feb 2025 04:19
Last Modified: 18 Feb 2025 04:19
URI: http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/3370

Actions (login required)

View Item View Item