PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE

Wicaksono, Taji (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (8kB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (293kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (8kB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi online. Kepolisian Resort Lampung Timur pada tanggal 12 Januari 2019 berhasil membongkar prostitusi yang melibatkan kalangan pelajar. Praktek prostitusi tersebut dijalankan oleh ibu dan anak di Raman Utara Lampung Timur. Profesi yang dijalani oleh mujikari sudah berlangsung sejak tahun 2018. Adapun modus yang digunakan dengan cara menawarkan kepada pria-pria hidung belang melalui jalur komunikasi telepon setelah sepakat mucikari akan memberikan nomor ABG kepada calon klien mesumya. Mereka sendiri membuat group pesan aplikasi Whatsapp dengan ABG. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penegakan Perda No. 3 Tahun 2003 tentang pencegahan dan penanggulangan pelacuran dalam menanggulangi jasa prostitusi online?. 2) Apakah faktor penyebab masyarakat menggunakan jasa prostitusi online? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang di dapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, kuisioner, atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber. Peneliti menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa penanggulangan prostitusi terhadap masalah substansi hukum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Perundang-undangan khusus yang dibuat untuk menanggulangi prostitusi tidak terlihat diaturnya pihak-pihak pelanggan atau pengguna jasa layanan seks komersial yang dapat dijerat dengan sanksi pidana. Perda Kabupaten Lampung Timur Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum ini merupakan peraturan yang paling tepat dalam menjerat pengguna jasa prostitusi online. Karena peraturan ini hanya mengatur secara khusus (lex spesialis) terhadap daerah tertentu yang tidak bisa dterapkan didaerah lain masih memberikan celah kepada pengguna jasa prostitusi online diluar Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan kegiatannya. Faktor laki-laki melakukan atau menggunakan jasa prostitusi, dikarenakan tidak ada atau kurangnya jalan keluar bagi kebutuhan seksual mereka. Berhubungan dengan pelaku prostitusi, lebih mudah dan lebih murah dianggap oleh mereka yang butuh penyaluran. Berhubungan dengan pelaku prostitusi secara bayaran, begitu selesai dapat segera melupakannya.

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Additional Information:	32/Hukum/2020
Uncontrolled Keywords:	Hukum Pengguna Jasa Prostitusi online
Subjects:	300 Ilmu Sosial > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Dharma Prasetyawan
Date Deposited:	18 Feb 2021 06:53
Last Modified:	18 Feb 2021 06:53
URI:	http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/563

Actions (login required)

View Item