Saputra, Arif Yandri (2021) PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 39 TAHUN 2020 COVID YANG DILAKUKAN DALAM YUSTISI. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (162kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (97kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (6kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH COVID YANG DILAKUKAN DALAM YUSTISI Oleh: ARIF YANDRI SAPUTRA NPM. 17810011 Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang disingkat menjadi Covid-19 yang melanda Indonesia sampai sekarang belum reda jua. Update terakhir Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkonfirmasi bahwa virus corona bisa juga menular melalui udara alias airborne. Disebutkan bahwa beberapa studi melihat bahwa ada kemungkinan droplet berukuran ekstra kecil yang dihasilkan saat batuk atau bersin dapat membuat virus bertahan di udara terkait cara baru penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui udara. Permasalahannya: a. Bagaimanakah penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi?. b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan dan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah: 1. Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan mengacu pada Peraturan Wali Kota di Kota Metro. 2. Faktor penghambat penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi yaitu pemahaman dan disiplin masyarakat masih kurang dalam penerapan protokol kesehatan, perlu ada edukasi terus menerus. Saran penulis adalah 1. Gaya komunikasi kepada masyarakat perlu diperbaiki. Selain itu, pemerintah atau pihak terkait untuk menangani masalah itu ikut terjun kelapangan dalam eksekusi, karena masyarakat akan patuh jika pemimpin benar dan konsisten atas apa yang disampaikan. 2. Kepada masyarakat untuk dapat memahami dan sadar akan bahaya virus Covid-19, dengan cara mentaati peraturan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kata Kunci: Perda Covid-19, Yustisi
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | 041/Hukum/2021 |
| Uncontrolled Keywords: | Perda Covid-19, Yustisi |
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > Ilmu Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Feri Apriyanto |
| Date Deposited: | 06 Dec 2022 02:57 |
| Last Modified: | 06 Dec 2022 03:46 |
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/1769 |
Actions (login required)
 |
View Item |
