FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

ISYOKO, NANDA (2022) FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.

Preview	Text abstrak.pdf Download (7kB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (742kB) | Preview
Preview	Text Bab III.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text Bab I.pdf Download (331kB) | Preview
Preview	Text Bab V.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (87kB) | Preview

Abstract

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan dalam penulisan ini adalah: a. Bagaimanakah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014?. b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan desa di Desa Notoharjo Kabupaten Lampung Tengah?.

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Additional Information:	005/2022/S1 Hukum
Uncontrolled Keywords:	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), PERATURAN DESA, UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Subjects:	300 Ilmu Sosial > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	intan arum sari
Date Deposited:	05 Dec 2022 07:23
Last Modified:	05 Dec 2022 07:23
URI:	http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/1756

Actions (login required)

View Item