UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) TANPA IZIN EDAR

Syadikin, Agung (2022) UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) TANPA IZIN EDAR. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.

Preview	Text sampul.pdf Download (942kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (472kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (187kB) | Preview

Abstract

Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam subkultur dan budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman Keras tanpa izin edar, yang seringkali menimbulkan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu: a. Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar?. b. Kendala apa saja di dalam Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar?. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek penelitian dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan objek penelitian untuk menggambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan dalam Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Keras (Miras) Tanpa Izin Edar pada wilayah hukum Polres Lampung Timur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Peran Polisi dalam menangani peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Lampung Timur menitik beratkan pada penegakan hukum apabila metode pendekatan pertama, secara filosofis, yuridis, sosiologis dan nilai kearifan lokal yang ada di Lampung Timur hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, dasar kewenangan Pemerintah Daerah Lampung Timur mengatur peredaran Minuman Keras, setidaknya dapat didasarkan pada dimensi teoritis otonomi daerah dan dimensi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 2. Kendala yang dihadapi adalah: pertama luasnya wilayah hukum Polres Lampung Timur, kurang dukungan dari masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi peredaran minuman keras tanpa izin edar di wilayahnya. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 1. Bahwasanya Kepolisian Wilayah Lampung Timur telah berusaha mengantisipasi peredaran minuman keras semaksimal mungkin, dan kerjasamanya dengan masyarakat dan lembaga yang terkait semakin ditingkatkan, sehingga peredaran minuman keras di Lampung Timur dapat terkontrol karena minuman keras secara tidak langsung merupakan embrionya kejahatan. 2. Seharusnya Peraturan Daerah yang ada dipertegas lagi, agar para penegak hukum di dalam usahanya untuk mengendalikan peredaran minuman keras mempunyai dasar hukum yang kuat.

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Additional Information:	017/Hukum/2022
Uncontrolled Keywords:	Upaya Kepolisian, Peredaran Miras
Subjects:	300 Ilmu Sosial > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Khusnul Nisa A
Date Deposited:	09 Nov 2022 07:41
Last Modified:	09 Nov 2022 07:41
URI:	http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/1479

Actions (login required)

View Item