KEDUDUKAN KEPALA DESA TEMPURAN DALAM PENERAPAN OTONOMI DESA

Evardi, Rendi (2021) KEDUDUKAN KEPALA DESA TEMPURAN DALAM PENERAPAN OTONOMI DESA. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.

Preview	Text 1. Cover.pdf Download (405kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (665kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (665kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (677kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (680kB) | Preview

Abstract

Peranan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa sebagai wujud otonomi desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambahan pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar serta perpustakaan desa, embung desa danjalan desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada mengenai Kedududukan Kepala Desa Dalam Penerapan Otonomi Daerah. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Kepala Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan peranan Kepala Desa terkait otonomi daerah dan otonomi desa sangatlah penting Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasiatau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Additional Information:	055/Hukum/2021
Uncontrolled Keywords:	Kepala Desa dan Otonomi Desa
Subjects:	300 Ilmu Sosial > Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Lina Septriani S
Date Deposited:	07 Nov 2022 02:51
Last Modified:	07 Nov 2022 02:51
URI:	http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/1395

Actions (login required)

View Item