Aiman, Syahdan Nur (2021) TINJAUAN YURIDIS PROSES HUKUM DI POLRES LAMPUNG TIMUR TENTANG PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.
|
Text
COVER SKRIPSI AIMAN.pdf Download (810kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK SKRIPSI AIMAN.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I SKRIPSI AIMAN.pdf Download (260kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III SKRIPSI AIMAN.pdf Download (181kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V SKRIPSI AIMAN.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI AIMAN.pdf Download (204kB) | Preview |
Abstract
Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Adalah obat yang menjadi faktor yang berperan sangat penting dalam bidang kesehatan.Karena hal tersebutlah banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Mencari keuntungan dengan mengedarkan obat-obatan ilegal yang memang harganya jauh lebih murah daripada obat yang telah mendapat izin edar dari BPOM.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang termasuk unsur-unsur perbuatan peredaran obat-obatan ilegal dan pertanggungjawaban pelaku peredaran obat-obatan ilegal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data dan pengelolaan data. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan peredaran obat-obatan ilegal apabila melanggar pasal 196-197 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan bagi korporasi yang melakukan peredaran obat-obatan ilegal dijerat dengan pasal 201 Undang-undang Kesehatan. Peredaran obat-obatan ilegal yang sering terjadi di masyarakat sebagian besar melalui situs�situs di internet. Tidak hanya itu, peredaran obat-obatan ilegal juga dapat masuk ke jalur resmi peredaran obat seperti pabrik, apotek dan rumah sakit. Akibat dari adanya peredaran obat ilegal ini,masyarakat sangat dirugikan. Sebagian besar disebabkan oleh penggunaan obat kuat yang tanpa berkonsultasi dengan dokter ahli sebelumnya dan obat pelangsing. Oleh sebab itu, pelaku perbuatan peredaran obat-obatan ilegal wajib dimintai pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban pelaku tidak hanya berupa sanksi pidana tetapi juga sanksi administratif yang berlaku.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
|---|---|
| Additional Information: | 060/Hukum/2021 |
| Uncontrolled Keywords: | Peredaran, obat-obatan ilegal |
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > Ilmu Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Lina Septriani S |
| Date Deposited: | 07 Nov 2022 02:12 |
| Last Modified: | 07 Nov 2022 02:12 |
| URI: | http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/1382 |
Actions (login required)
 |
View Item |
